12 Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

182

Sistem pemerintahan Presidensil adalah sistem pemerintahan dimana presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Kekuasaan ekskutif dipegang presiden dan terpisah dari kekuasaan legislatif di parlemen. Menteri dalam kabinet pada pemerintahan Presidensial diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pada sistem presidensial, seorang Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara dengan sistem Presidensial, Kepala Negara sekaligus
Kepala Pemerintahan adalah Presiden. Presiden dapat dipilih oleh rakyat secara
langsung, seperti di Indonesia, atau dipilih secara tidak langsung seperti di
Amerika Serikat.

Negara lain adalah menganut sistem presidensial adalah Meksiko, Brazil, Argentina, dan Filipina. Semua negara presidensial berbentuk republik, karena kepala negara dipilih, bukan diwariskan seperti kerajaan.

Sistem pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Menteri dalam kabinet pada pemerintahan Parlementer diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Parlement.

Negara dengan sistem Parlementer memiliki Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh parlemen, biasanya dengan gelar Perdana Menteri, namun negara seperti Jerman memiliki kepala pemerintahan dengan gelar Kanselir. Umumnya yang dipilih adalah wakil atau pemimpin dari partai terbesar di parlemen. Sementara kepala negara dala Sistem Parlementer, yang bersifat simbolis, dapat juga dipilih atau bisa berupa diwariskan dalam monarki.

Pada sistem pemerintahan Parlementer, Kepala Negara hanya
bersifat simbolis dan tidak memiliki banyak kekuasaan. Kepala Negara dapat dijabat
oleh Raja, Ratu, Sultan atau Kaisar (monarki parlementer) atau Presiden (republik
parlementer). Contoh monarki parlementer adalah Inggris, Jepang, Malaysia, dan
Spanyol. Sementara republik parlementer misalnya adalah India dan Singapura.

Tabel Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

No. Aspek

Bentuk Pemerintahan

Parlementer Presidensial
1 Bentuk Negara Monarkhi/Republik Republik
2 Kepala Negara Raja/Ratu atau Presiden Presiden
3 Kepala Pemerintahan Menteri Perdana Presiden
4 Sistem Pemilu Pemilihan Menteri Perdana dipilih oleh Parlemen Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
5 Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Tidak ditentukan Ditentukan oleh waktu yang telah diatur dalam konstitusi
6 Posisi Eksekutif Dipegang oleh partai politik yang mendapat suara mayoritas dari pemilu Dipegang oleh partai politik yang memenangkan pemilu dan dapat diisi oleh orang-orang profesional non-partai
7 Pemisahan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Posisi Eksekutif dan Legislatif merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, karena rakyat dalam pemilihan memilih wakil rakyat, yang kemudian wakil rakyat tersebut memilih seorang Menteri Perdana dari mereka Posisi Eksekutif dan Legislatif, terpisahkan satu sama lain. Dalam mekanisme pemilihan umum rakyat memilih sebanyak dua kali, yakni memilih wakilnya baru kemudian memilih Presiden. Antara Presiden dan parlemen sama-sama memperoleh legitimasi dari rakyat.
8 Mekanisme Pertanggung Jawaban Eksekutif kepada Legislatif Menteri Perdana bertanggung jawab kepada parlemen, karen dipilih oleh parlemen Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, karena legitimasinya berada langsung pada rakyat yang memilihnya.
9 Pengangkatan Kabinet Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdana dan bertanggung jawab kepada parlemen. Orang-orang yang dipilih Menteri Perdana untuk menduduki jabatan menteri adalah orang-orang yang berpengaruh dalam partai, supaya program yang dicanangkan Menteri Perdana dapat terealisasi dan mendapat dukungan di parlemen Menteri-Menteri diangkat, diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pemilihan menteri merupakan hak prerogratif Presiden, artinya Presiden mempunyai kekuasaan untuk menentukan proporsi kabinet, serta dapat memilih orang-orang profesional non-partai yang dapat menduduki posisi sebagai menteri
10 Pemberhentihan terhadap kepala pemerintahan Menteri Perdana dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh parlemen, apabila parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kinerja Menteri Perdana Presiden hanya bisa diberhentikan apabila ada indikasi presiden melakukan sebuah pelanggaran barat, dalam istilah presidensial pemberhentihan presiden disebut sebagai pemakzulan, yang tiap negara mempunyai tata cara pemberhentihan presiden di dalam konstitusinya
11 Kelebihan
  1. Pengaruh rakyat terhadap politik negara sangat besar
  2. Pemerintah akan bekerja lebih professional agar tidak dijatuhkan oleh parlemen
  3. Model ini prinsip-prinsip demokrasi benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik
  1. Kedudukannya kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat lewat pemilu
  2. Karena presiden sulit dijatuhkan membuat Negara lebih stabil
  3. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
12 Kekurangan
  1. Kondisi negara labil sehingga pembangunan bisa terganggu
  2. sering jatuh bagunnya cabinet karena mosi tidak percaya parlemen memicu
    terjadinya krisis kabinet
  3. Sering terjadi protes dari rakyat sehingga situasinya cenderung lebih rawan
  1. Rawan terjadinya pemerintahan yang otoriter
  2. Suara rakyat tidak begitu berpengaruh terhadap pemerintahan
  3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik pada umumnya hasil tawar menawar serta lobby lobby  antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat membuat pengambilan keputusan berjalan alot dan membutuhkan proses yang lama.

 

Nah, itulah penjelasan mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer beserta tabel perbedaannya yang berjumlah 12. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan Anda dan semoga bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here