Dasar Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat

200

Dasar Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat – MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang tersendiri. Tugas dan wewenang MPR pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang ini. Salah satu tugas MPR yang sekarang sudah berubah adalah pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dahulu presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, sedangkan sekarang presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat sendiri. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPRdan DPD yang dipilih melalui Pemilu. Masa tugas anggota MPR selama lima tahun dan setelah itu boleh diganti dengan yang lain dan dipilih lewat Pemilihan Umum.

Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang minimal sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam pasal 3 UUD 1945 hasil Amandemen yaitu sebagai berikut: Mengubah dan menetapkan UUD,Melantik presiden dan wakil presiden, danMemberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Dasar Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dasar hukum dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dimuat di dalam Pasal 2 UUD 45 dan Pasal 3 UUD 45, yaitu bunyinya sebagai berikut:

Pasal 2:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****)
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
  3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
  3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar. ***/****)

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang (analisis ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi)

Tesis ini membahas tentang keabsahan penggunaan Ketetapan MPR Tap MPR sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang. Sebelum Perubahan UUD 1945 Tap MPR memiliki sifat mengikat terhadap pembentuk Undang-Undang sehingga lazim digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang.

Setelah Perubahan UUD 1945, hanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang telah ditempatkan sebagai dasar hukum pembentukan UU. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menegaskan posisi Tap MPR sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang maupun peraturan dibawahnya, meskipun Pasal 7 menempatkan Tap MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta Angka 41 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 pada prinsipnya menentukan sebagai dasar hukum harus peraturan perundang -undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Dari 54 Tap MPR yang digunakan sebagai dasar hukum 228 Undang-Undang sejak Tahun 1961 hingga Tahun 2014 ada Tap MPR yang masih berlaku, termasuk Tap MPR tentang Demokrasi Ekonomi. Tap MPR tersebut sebagai penjabaran lebih lanjut amanat UUD 1945 seharusnya dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang secara formal sekaligus menjadi arah pengaturan bagi Undang-Undang secara material, agar kebijakan pembangunan yang dilakukan sejalan dengan tujuan bernegara yang digariskan dalam UUD 1945.

Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh kepastian pemahaman terhadap permasalahan Tap MPR yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here