Hakikat Otonomi Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004

23

Hakikat Otonomi Daerah – Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi diartikan  sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakikat Otonomi Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa otonomi  daerah adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, yang dalam penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Otonomi daerah adalah kemandirian rakyat di daerah untuk mengatur  penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Jadi hakikat otonomi daerah adalah sebagai beirkut:

  1. Adanya hak untuk mengurus rumah tangga sendiri.
  2. Bahwa hak untuk mengatur dan menguru daerahnya masing-masing adalah hak yang terbatas hanya dalam wilayah daerahnya masing-masing.
  3. Bahwa setiap daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus  wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
  4. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing tidak merupakan subordinasi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga yang dimiliki oleh daerah lain.

Pada hakekatnya otonomi daerah mencakup dua hal, yaitu pemberian wewenang dan pemberian tanggung jawab.dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.