Kebijakan-Kebijakan VOC di Indonesia Selama Berkuasa

24

Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie – VOC (Perkumpulan Dagang India Timur). Saat itu, terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur.

Karenanya, Staaten Generaal di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri dan juga mempunyai hak untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini penyebab VOC, dapat bertindak seperti layaknya satu negara. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia.

Tahun 1603 VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, pada 1610 Pieter Both diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama (1610-1614), namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon (1605 – 1611) dan setelah itu menjadi Gubernur untuk Maluku (1621 – 1623).

Secara garis besar, dalam sejarahnya yang panjang di Indonesia, VOC menerapkan sejumlah kebijakan, diantaranya adalahs sebagai berikut:

1. Memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat

VOC memberlakukan 2 jenia pajak kepada rakyat, yaitu contingenten dan verplichte leverantie. Contingente adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia. Sementara itu, verplichte leverantie adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Verplichte leverantie berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai oleh VOC, misalnya di Kerajaan Mataram Islam.

Pada contingenten, sebagian hasil dari hasil bumi wajib diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak. Pada verplichte leverantie, rakyat wajib menjual sebagian dari hasil buminya kepada VOC namun dengan harga yang ditentukan VOC, tentu harganya murah sebab diperhitungkan sebagai pajak. Kedua jenis pajak ini dipungut oleh elite-elite pribumi yang bekerja pada VOC.

2. Menyingkirkan pedagang-pedagang lain

VOC menyingkirkan pedagang-pedagang lain baik dari negara-negara lain maupun pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menguasai serta memonopoli penjualan dan perdagangan renpah-rempah di Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan itu, Belanda (VOC) melarang para pedagang Maluku menjual rampah-rampahnya kepada bangsa Eropa lain seperti Inggris.

3. Menentukan luas area tanaman, jenis tanaman dan jumlah tanaman

VOC menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta menentukan jumlah tanaman rampah-rempah. Kebijakan ini secara khusus diberlakukan di Maluku, untuk tanaman cengkeh dan pala.

Selain itu VOC juga mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Kebijakan seperti ini pernah diberlakukan di Tanah Pasundan dan Tanah Sunda pada awal abad ke-18 (tahun 1720-an) dibawah Gubernur Jenderal Hendrick Zwaardecroom. Bibit kopinya didatangkan dari Malabar, India. Dari priangan, VOC memperluas daerah budi daya kopi hingga ke Sumatera, Bali, Sulawesi dan Timor.

4. Melakukan Kebijakan Ekstirpasi

VOC memberlakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Untuk mendukung kebijakan ekstirpasi, Belanda memberlakukan apa yang disebut dengan Pelayaran Hongi.

5. Melakukan perjanjian dengan kerajaan

VOC mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun kepada VOC.

Baca: Hak Istimewa VOC yang diberikan oleh Belanda

Dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakannya, secara garis besar VOC melakukan dua hal. Pertama, VOC tidka segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghukum siapa saja yang menolak perdagangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh VOC ditangkap dan dibuang ke daerah atau ke negara lain. VOC kemudian mengangkat raja atau sultan yang menuruti kemauan VOC.

Raja-raha yang berhasil diajak bekerja sama dengan VOC dilindungi dari berbagai ancaman internal dan terkadang mendapat imbalan tertentu berupa uang. Maka, selain VOC, dalam arti tertentu, penjajahan atas rakyat Indonesia juga dilakukan oleh beberapa raja/sultan yang bekerja sama dengan VOC.

Kedua, VOC memakai taktik (tipu muslihat) yang selama berabad-abad terbukti jitu yaitu Devide et empera, yang secara harfiah berarti “Pecah-belahlah dan dikuasai”. Salah satu bentuknya adalah dengan mencampuri urusan dalam negeri setiap kerajaan. Apabila ada konflik internal di satu kerajaan atau ada pertikaian antara satu kerajaan dan kerajaan tetangga, VOC akan mendatangi salah satu kerajaan untuk menawarkan bantuan.

Baca juga: Sejarah Runtuhnya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)

Ketika tawaran bantuan tersebut diterima, VOC akan membantu mengalahkan kerajaan lainnya. Jika berhasil, VOC akan mengikat kerajaan yang dibantunya tersebut dengan berbagai perjanjian yang isinya didasarkan pada kepentinagn VOC.

Referensi:

https://brainly.co.id/tugas/790710
http://www.freedomsiana.com/2019/04/5-kebijakan-kebijakan-voc-di-indonesia.html