Panitia Sembilan Diketuai Oleh ? (Ketua Panitia Sembilan)

175

Panitia Sembilan ini adalah salah satu panitia atau kelompok yang dibentuk oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sesuai dengan namanya, Panitia tersebut beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Panitia sembilan diambil dari Panitia Kecil saat sidang pertama BPUPKI. Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945 setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila.

Siapa Ketua Panitia Sembilan?

Ketua, wakil ketua dan anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
  4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
  5. KH. Wachid Hasyim (anggota)
  6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. H. Agus Salim (anggota)
  9. Mr. A.A. Maramis (anggota)

Setelah melakukan perundingan dengan 4 orang bangsawan (nasionalisme) dan 4 orang dari pihak Islam, pada tanggal 22 Juni 1945 Penitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang kini dikenal dengan nama “Piagam Jakarta), berikut isi dari Piagam Jakarta:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Sembilan

PPKI yang bersidang setelah Proklamasi kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta tersebut sebagai pendahuluan dan UUD 1945, dengan mencoret kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Alasannya karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ada beberapa pihak yang keberatan, terutama yang nonmuslim atau tidak beragama Islam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here