Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal dan Secara Horizontal

415

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal dan Secara Horizontal – Pembagian kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke

Menurut John Locke, suatu kekuasaan harus dipisah dan tidak boleh berada pada satu unsur, dikarenakan kekuasaan ini pasti akan disalahgunakan, sehingga menjadi otoriter. Pendapat John Locke ini disebut dengan Teori Trias Politika.

Dalam Trias Politika, John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga unsur, yaitu :

  1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
  2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
  3. Kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan untuk menlaksanakan hubungan luar negeri.

Di Indonesia sendiri, kekuasaan legislatif diisi oleh DPR, MPR, dan DPD. Sementara kekuasaan eksekutif diisi oleh Presiden dan Wakil Presiden. Serta kekuasaan yudikatif diisi oleh MA, MK, dan KY.

Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia?

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian Kekuasaan Horizontal
Pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu.

  • Kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang
  • Kekuasaan eksekutif, Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dan pemerintahan
  • Kekuasaan legislatif, Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang
  • Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan
  • Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan yang berhubungan dengan keuangan negara)
  • Kekuasaan moneter, kekuasaan yg melaksanakan kebijakan moneter

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu terbagi menjadi 3 lembaga, yudikatif, legislatif dan eksekutif.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahannya.

Di dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang“.

Pembagian kekuasaan secara vertikal, berdasarkan tingkatan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, da desa.

[Sumber: Brainly.co.id]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here