Perjanjian Linggarjati (Isi Perjanjian, Dampak Positif dan Negatif)

191
5/5 (2)

Perundingan Linggarjati – Perundingan ini dilangsungkan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari Sultan SjahrirMohammad Roem Mr. Susanto Tirtoprojo, dan dr. A.K. Gani, Sedangkan delegasi Belanda antara lain Prof. Willem Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Max van Poll. Bertindak sebagai mediator atau penengah adalah Lord Killearn dari Inggris.

Pada saat itu, Sjahrir yang berasal dari Partai Sosialis menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, yang lazin disebut dengan Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947).

Isi Perjanjian Linggarjati

Perundingan Linggarjati menghasilkan apa yang kemudian disebut dengan Perjanjian Linggarjati, yang isinya antara lain sebagai berikut.

  • Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto ini paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
  • Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
  • Ris dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dalam sebuah upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana Rijwijk atau Istana Negara sekarang.

Dampak Perjanjian Linggarjati

Perundingan Linggarjati meliki sisi positif dan negatif bagi pemerintah Indonesia. Sisi positifnya, perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesua yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Sisi negatifnya, pengakuan de facto tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia-Belanda, yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Secara internal, sisi negatif ini melahirkan kekecewaan dan resistensi sebagian rakyat terhadap Kabinet Sjahrir III. Beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata, misalnya, menganggap perjanjian itu sebagai bukti lemahnya pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.

Baca: Hasil Perundingan Linggarjati Antara Indonesia-Belanda

Akibatnya, sebagai besar anggota Partai Sosialis di kabinet dan KNIP menarik dukungan terhadap Sjahrir pada tanggal 26 Juni 1957. Sjahrir mengembalikan mandat Perdana Menteri-nya kepada Presiden Soekarno keesokan harinya, tanggal 27 Juni 1947.

Sebelumnya, pemerintah sempat mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 berisi penambahan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tujuannya adalah agar pemerintah mendapat tambahan suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Soekarno memberikan mandat kepada Amir Sjarifuddin untuk membentuk pemerintah baru, yang dikenal sebagai Kabinet Sjarifuddin I (3 Juli 1947 – 11 November 1947).

Sementara itu, secara eksternal, pelaksanaan perjanjian ini pun tidak berlangsung mulus karena terjadi perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal. Sebagai contoh, Belanda menolak tafsiran bahwa Republik Indonesia sesuai dengan kekuasaan de facto-nya dapat mengadakan hubungan dengan luar negeri termasuk menempatkan perwakilannya. Selain itu, Belanda beranggapan bahwa pulau-pulau lain di luar Indonesia yang masih dikuasainya dapat menjadi negara sendiri jika memang dikehendaki. Karena penafsiran ini, misalnya Belanda menolak klaim Indonesia atas Irian Barat. Menurut Belanda, penduduk Irian Barat Ingin berdiri sendiri.

Penafsiran Belanda atas bunyi Perjanjian Linggarjati didasarkan pada pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1942, yang menginginkan agar Indonesia dijadikan negara persemakmuran (commonwealth) Belanda dan berbentuk federasi. Selain itu, hubungan luar negerinya akan ditandatangani oleh Belanda.

Adanya perbedaan penafsiran tentang butir-butir Perjanjian Linggarjati memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda.

Baca: Agresi Militer Belanda I Akibat Perundingan Linggarjati

Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda secara sepihak memproklamasikan apa yang disebut Garis Demarkasi van Mook atau singkatnya “Garis van Mook”. Menurut Garis Van Mook, wilayah Indonesia lebih sedikit sepertiga dari wilayah Jawa, yaitu hanya mencakup wilayah laut. Hal ini jelas merugikan Indonesia.

Melalui Wakil Perdana Menteri A.K. Gani, Indonesia mendesak PBB untuk mengambil sikap. Pada saat yang sama, Indonesia melobi negara-negara sahabat untuk memperjuangkan Indonesia di PBB dan mendapat tanggapan yang positif. Wakil-wakil dari India dan Australia di PBB mengajukan usul agar masalah Indonesia ini dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan, yang juga dihadiri diplomat sekaligus wakil Indonesia Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim.

Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi Republik Indonesia secara de facto. Hhal ini terbukti semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia, bukan Netherlands Indies.

Hasil sidang Dewan Keamanan juga berupa seruan agar Indonesai dan Belanda melakukan genjatan senjata. Seruan PBB dipatuhi kedua pihak pada tanggal 17 Agustus 1947.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here