Perjanjian Renville (Tokoh, Isi Perjanjian, Dampak dan Akibat)

54
5/5 (1)

Perjanjian Renville – Sesampainya di Jakarta, para anggota KTN (Komisi Tiga Negara) melakukan kontak pendahuluan dengan pimpinan dari negara yang sedang bersengketa, yaitu Indonesia dan Belanda. Atas usul KTN perundingan antara dua negara ini sebaiknya dilakukan di sebuah tempat yang netral, yaitu di atas kapal angkatan laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville, sehingga perjanjian tersebut dinamakan Perjanjia Renville.

Tokoh-Tokoh yang Hadir Dalam Perjanjian Renville

Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Tokoh yang hadir dalam perundingan tersebut adalah:

  • Dr. Frank B. Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota), dan Richard Kirby (anggota).
  • Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Sjarifuddin (ketua), Ali Sastroamijoyo (anggota), Haji Agus Salim (anggota), dr. J. Leimena (anggota), dr. Coa Tiek Ien (anggota), dan Nasrun (anggota). Amir Sjarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu (Kabinet Sjarifuddin II).
  • Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo (ketua), Mr. H.A.L van Vredenburg (anggota), Dr. P.J. Koets (anggota), dan Mr. dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil (anggota).

Isi Perjanjian Renville (Perjanjian Renville)

Meskipun jalannya perundingan tidak selancar yang diharapkan, perundingan di kapal Renville ini menghasilkan beberapa keputusan.

  • Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan.
  • Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat (plebisit) terlebih dahulu.
  • Pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di Belakang Garis van Mook untuk memudian masuk ke wilayah Indonesia.

Dampak Perjanjian Renville

Perjanjian ini mengundang reaksi keras baik dari rakyat Indonesia, politikus, maupun TNI. Pasalnya, dengan perjanjian ini, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, hanya “sebesar daun lontar” mengutip istilah Letjen Soedirman. Pemerintah dinilai gagal dalam perjuangan diplomasi.

Wilayah yang semakin sempit mempersulit posisi Indonesia baik secara ekonomi maupun politik dan militer. Dari segi ekonomi, perjanjian ini membuat semua kota besar termasuk pusat-pusat produksi dan perdagangan utama berada di tangan Belanda. Indonesia pun terkepung atau terblokade secara ekonomi.

Sementara itu, bagi TNI hasil perundingan ini telah mengakibatkan mereka terpaksa meninggalkan sejumlah wilayah pertahanan (gerilya) yang telah dibangun dengan susah payah. Sebagai konsekuensi dari Perjanjian Renville, misalnya pasukan-pasukan Siliwangi di Jawa Barat yang sebelumnya merupakan basis gerilya Indonesia yang tidak dapat direbut Belanda harus hijrah ke Yogyakarta.

Kota ini adalah bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan Garis van Mook dan oleh para pemimpin Indonesia dijadikan sebagai ibu kota republik. Selain Yogyakarta, wilayah resmi Indonesia mencakup Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun, sebagian Keresidenan Semarang, Pekalongan, Tegal bagian selatan, Banyumas. Sementara itu, Jawa Barat termasuk dalam Garis van Mook.

Keputusan untuk hijrah ini diikuti perpindahan besar atau long march Divisi Siliwangi ke Surakarta dan Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 1948. Pada tanggal 22 Februari 1948, kurang lebih 29.000 prajurit Siliwangi meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat. Rute perjalanan hijrah terbagi dalam dua jalur, yaitu melalui jalur darat dengan menggunakan kereta api dan melalui laut dengan kapal laut.

Selain Divisi Siliwangi, tentara Indonesia di daerah lain yang masuk dalam Garis van Mook juga harus hijrah. Di Jawa Timur, misalnya, sekitar 6.000 tentara harus hijrah ke daerah Indonesia. Sementara di Sumatera, tidak banyak yang hijrah karena pasukan Indonesia yang berada di daerah van Mook tidak banyak.

Dengan demikian, hijrah tidak hanya merugikan kita secara ekonomi dalam bentuk blokade ekonomi, tetapi juga secara politik dan militer.

Akibat Perjanjian Renville

Sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah, partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Sjarifuddin II. Kabinet ini pun jatuh. Perdana Menteri Amir Sjarifuddin menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948.

Sementara itu, Belanda terus mewujudkan rencananya membangun negara boneka di daerah-daerah yang didudukinya. Negara-negara boneka itu diantaranya Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura.

Para tokoh dari negara-negara tersebut kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama Biyeenkomst voor federal Overleg (BFO) atau sebuah badan organisasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah federal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here