Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

297

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah salah satu lembaga tinggi legislatif negara Indonesia yang memiliki keudukan setara dengan Presiden dan DPR RI. Sebagai lembaga tinggi negara tentunya MPR mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut Tugas dan weweanang MPR.

Perubahan Tugas dan Wewenang MPR

Sebelum mengalami perubahan Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki empat wewenang, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden, wakil Presiden, dan mengubah UUD.

Setelah perubahan UUD 1945, wewenang MPR tinggal dua yaitu menetapkan dan mengubah UUD. MPR memiliki kekuasaan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Selain itu, MPR bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD (Pasal 3 UUD 1945).

Sebelum perubahan, MPR hanya memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun saat ini peran MPR hanya melantik. Oleh karena itu MPR bukan lagi sebagai majelis pemilih namun hanya sebagai majelis pelantik presiden dan wakil presiden saja.

Baca: Dasar Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menurut M, Solly Lubis, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR (Die Gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis). Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des VW/ens des Staatvolkes), Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN), Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil kepala Negara (Wakil presiden), Majelis inilah yang memegang kekuasaan tertinggi sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, ia adalah “mandataris” dari Majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak neben”, akan tetapi untergeordnet kepada Majelis.

Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Dari sinilah muncul pokok pikiran kedaulatan rakyat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai memegang kekuasaan yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan jalannya Negara dan bangsa, yaitu berupa:

  1. Menetapkan Undang-undang Dasar.
  2. Menetapkan garis-garis besar dari haluan Negara.
  3. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan kewenangan yang demikian itu, menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara maka kekuasaan MPR sangat luas sekali. Ini adalah wajar dan logis karena MPR adalah pemegang kedaulatan Negara. Sebagai badan yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat, maka segala keputusan yang diambil haruslah mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here