UUD 1945 Disahkan Pada Tanggal 18 Agustus 1945

419

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah sebuah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Namun sejak tanggal 27 Desember 1949 Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS dan kemudian beralih ke UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) pada tanggal 17 Agustus 1950. Setelah itu, berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945 sebagai hukum dasar.

Hingga sekarang ini, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen (perubahan) antara tahun 1999 hingga 2002, dengan mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Walaupun mengalami 4 kali perubahan, namun masih menggunakan sistematika UUD 1945 yang sama dengan sebelum di amandemen.

Sejarah Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI

Pengesahan UUD 1945 dilakukan dalam sidang PPKI (Dokuritsu Zunbi Inkai) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembentukan dasar negara UUD 1945 dilakukan karena pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memperoklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Sidang PPKI pertama yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai syarat berdirinya sebuah negara.

Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menfokuskan pada pengesahkan Undang-Undang Dasar serta Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada hari pertama ini, sidang berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu:

  1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara (yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945).
  2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Itu berarti, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial.
  3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional.

Sebelum disahkan, terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar itu, yaitu:

  • Kata “Muqaddimah” diubah menjadi “Pembukaan”.
  • Pembukaan alenia keempat anak kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja.
  • Pembukaan alenia keempat anak kalimat “Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab” diubah menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
  • Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam” diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia Asli”.

Perubahan-perubahan tersebut terjadi setelah tokoh-tokoh dari Indonesia yang beragama kristen, khususnya yang berasal dari Indonesia timur, mengajukan keberatan terhadap rumusan lama yang terlalu bernuansa Islam. Dengan jiwa besar serta dilandasi semangat untuk menjaga persatuan bangsa, para tokoh Islam berjiwa besar untuk mengubah kata atau kalimat yang terlalu bernuansa Islam tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia telah memiliki sebuah landasan konstitusional.

Sementara itu, pemilihan kedua tokoh ini dilakukan secara aklamasi atas usulan Otto Iskandardinata. Selanjutnya, sebelum sidang hari pertama ditutup, Presiden menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil dengan Otto Iskandardinata sebagai ketuanya. Tugas panitia kecil adalah membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian.

Isi UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Undang Undang Dasar Indonesia sebelum amandemen dikenal sebagai UUD paling pendek di dunia. Namun setelah amandemen, terdapat penambahan pasal sehingga UUD Indonesia bukan lagi yang terpendek di dunia. Adapun perubahan jumlah pasal sebelum dan sesudah amandemen dijelaskan berikut ini:

Sebelum Amandemen

UUD 1945 sebelum amandemen terdiri atas 3 bagian utama yakni:

  • Pembukaan
  • Batang Tubuh
  • Penjelasan

Batang Tubuh UUD terdiri atas 16 BAB, 37 PASAL, 49 AYAT. Terdapat 4 pasal lainnya yang memuat aturan peralihan dan 2 ayat lainnya yang memuat aturan tambahan.

Setelah Amandemen

Setelah amandemen,UUD terbagi atas dua bagian umum yakni Pembukaan dan Batang Tubuh

Batang Tubuh ini terdiri atas 21 BAB, 73 PASAL, dan 170 AYAT, Tedapat pula 3 pasal lain yang memuat aturan peralihan dan 2 pasal lainnya yang memuat aturan tambahan.

Nah, itulah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Demikian artikel mengenai pengesahan UUD 1945 yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan semoga bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here